DPR: Lembaga Pendidikan Vokasi Perikanan Harus Di Bawah KKP

Dalam bagian lainnya di rapat tersebut, ia juga mengapresiasi kebijakan dari KKP yang memberikan kesempatan kepada anak-anak dari kalangan marjinal pelaku bidang perikanan agar dapat dimasukkan ke dalam sekolah pendidikan vokasional di bawah KKP.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat mewisuda secara daring sebanyak 1.210 lulusan satuan pendidikan tinggi lingkup KKP, Rabu (25/8), menyatakan bahwa pendidikan tinggi di lingkungan KKP menerapkan sistem pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan yang mencetak lulusan unggul dan berjiwa wirausaha, sehingga lulusan siap kerja dan dapat diterima dengan mudah di dunia usaha dan industri.

“Dunia usaha dan industri akan tumbuh jika sumber daya manusianya unggul, berkembang dan berkualitas sesuai yang diperlukan, karenanya peningkatan sumber daya manusia kelautan dan perikanan menjadi prioritas dalam membangun sektor kelautan dan perikanan di Indonesia," ujar Menteri Trenggono.

Selain itu, ujar dia, dengan sistem pendidikan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana Teaching Factory (TEFA), memungkinkan peserta didik dapat merasakan langsung lingkungan dan suasana kerja baik di sektor budi daya perikanan, pengolahan maupun kapal penangkap ikan.

Selain itu, KKP juga terus meningkatkan akses dan alokasi pendidikan bagi anak nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan petambak garam. Saat ini minimal sebanyak 50 persen dari total jumlah peserta didik merupakan anak pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Jumlah tersebut, lanjutnya, akan terus ditingkatkan dengan memperhatikan keterwakilan asal peserta didik dari tiap Kabupaten/Kota dan Provinsi.