Silabus Soal
Di tengah isu-isu sensitif yang menjadi perhatian global, sulit dipungkiri dan tak mungkin bisa ditutup-tutupi banyak masalah-masalah negara kita sendiri yang kemudian tentu saja, tak bisa terhindarkan akan selalu dikaitkan dengan kekuasaan atau kepemimpinan sebelumnya. Dan akan selalu menggoda siapapun mencarikan jalan keluarnya. Kapan lagi waktu membicarakan atau menawarkan ide-ide baru, selain pada saat pesta demokrasi kembali mengkontestasikan pemilihan umum.
Persoalan-persoalan yang menjadi raport merah, diantaranya seperti harga-harga bahan pokok membumbung tinggi, kerusakan lingkungan, lapangan kerja, ancaman di depan mata gelombang tsunami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kebijakan pembangunan infrastruktur besar besaran yang tidak tepat sasaran.
Kepemimpinan trisakti yang dijual pada masa kampanye, hingga kini masih problematik. Misalkan lebih penting memutuskan membeli pesawat tempur bekas, selain tidak cocok, memalukan Indonesia sebagai bangsa besar. Ketimbang berfikir swasembada pangan (beras) yang semakin pelik, ironi Indonesia negara agraris, faktanya justru kebijakan impor beras terus-menerus dilakukan. Nasib proyek "Food Estate” yang dicanangkan berantakan, alibinya diperparah fenomena cuaca ekstrim el nino berdampak pada gagalnya panen.
Gagasan revolusi mental yang digaungkan di awal-awal, justru terlupakan. Kasus-kasus Korupsi semakin menggila dan ganas saja, lebih tinggi sekarang daripada di era sebelum-sebelumnya. Anies sebelum on the way (OTW) daftar ke KPU berpidato menyinggung inkonsistensi, berubah di tengah jalan kepemimpinan. Penyakit menahun problem Korupsi memakan banyak korbannya, bukan hanya pejabat dan birokrat, kepercayaan (trust) rakyat kepada pemerintah, melainkan inkonsistensi terhadap amanat konstitusi.
Percepatan pembenahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembenahan institusi melalui reformasi birokrasi masih mandek. Sehingga kualitas birokrat kian melorot, momentum reformasi birokrasi tak serius dibenah. Justru aksesnya di dominan Kolusi, Nepotisme dibagi-bagi segelintir elite relawan, bukan berdasar sistem meritokrasi.
Pengingkaran jabatan aparat mencoreng-moreng citra institusi hukum masih menonjol dipertontonkan, penyalahgunaan narkoba, tindakan asusila, terlibat permainan kotor mafia hukum, lagipula siapa yang bisa menjamin peristiwa hukum bebas dari politisasi? Bila ada kasus yang terkait pihak-pihak atas (elite), tidak transparan berkeadilan membuka fakta, ditutup-tutupi pada publik. Sementara sedikit saja kebebasan bagi masyarakat bawah, raib dihantui UU ITE.
Problematika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dililit kontroversi, mulai dari transparan membuka informasi dan komunikasi secara terang benderang mengenai pendanaannya yang masih belum jelas. Memakai mandor asing untuk menjaganya, ketimbang SDM dalam negeri, benar menganggap remeh bangsa sendiri, dan apa ia asing selalu berkualitas?
Mega proyek tidakkah terlalu terburu-buru sehingga memicu dampak sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang jauh lebih beresiko. Dan tak kalah paling penting, proyek IKN apa disebutkan di dalam lembaran dokumen Bappenas, ringkasan eksklusif visi program prioritas strategis Indonesia 2045?
Hal-hal ini semakin mengundang kecurigaan bahwa IKN bukan alasan utamanya kebijakan populis pemindahan ibu kota negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, dan seterusnya. Melainkan mega proyek mengejar keuntungan yang mengutamakan perkoncoan, partisipasi swasta yang beraspek kolusi.
Berbagai persoalan-persoalan di atas bukan saja sulit bagi Indonesia dapat menyaingi negara Asia Tenggara. Sulit berharap negeri ini akan besar disegani, mencapai Indonesia emas yang digadang-gadang, negara maju, masyarakat yang adil, makmur yang diidam-idamkan bagi seluruh rakyat. Kesetaraan yang menihilkan disparitas ketimpangan, dan kebaikan lainnya.
Bila begitu?! Corak serta nuansa paslon Capres-Cawapres mana yang relevansi Indonesia Jaya. Perubahan, lanjutkan atau pilihan lainnya bisa saja, benar-benar mendapatkan tempat, diharapkan kehadirannya sama masyarakat. Dirindukan kehadirannya oleh Indonesia mulai dari titik paling ujung Timur, Barat dan Utara. Yang pasti yang memiliki prinsip-prinsipnya terdapat pertalian, dan erat kaitan dengan kondisi ekonomi, sosial politik, kualitas pendidikan, maupun tentang hukum saat ini yang sebetulnya sedang tidak baik-baik saja.
Pendek kata, kita tunggu saja kejutan-kejutannya, dan konsistensi semakin akan terkonfirmasi menguatnya penegasan sikap, samina waatona, tegak lurus, karena ini akan menjadi patokan kejutannya.
Halaman :
Di tengah isu-isu sensitif yang menjadi perhatian global, sulit dipungkiri dan tak mungkin bisa ditutup-tutupi banyak masalah-masalah negara kita sendiri yang kemudian tentu saja, tak bisa terhindarkan akan selalu dikaitkan dengan kekuasaan atau kepemimpinan sebelumnya. Dan akan selalu menggoda siapapun mencarikan jalan keluarnya. Kapan lagi waktu membicarakan atau menawarkan ide-ide baru, selain pada saat pesta demokrasi kembali mengkontestasikan pemilihan umum.
Persoalan-persoalan yang menjadi raport merah, diantaranya seperti harga-harga bahan pokok membumbung tinggi, kerusakan lingkungan, lapangan kerja, ancaman di depan mata gelombang tsunami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kebijakan pembangunan infrastruktur besar besaran yang tidak tepat sasaran.
Kepemimpinan trisakti yang dijual pada masa kampanye, hingga kini masih problematik. Misalkan lebih penting memutuskan membeli pesawat tempur bekas, selain tidak cocok, memalukan Indonesia sebagai bangsa besar. Ketimbang berfikir swasembada pangan (beras) yang semakin pelik, ironi Indonesia negara agraris, faktanya justru kebijakan impor beras terus-menerus dilakukan. Nasib proyek "Food Estate” yang dicanangkan berantakan, alibinya diperparah fenomena cuaca ekstrim el nino berdampak pada gagalnya panen.
Gagasan revolusi mental yang digaungkan di awal-awal, justru terlupakan. Kasus-kasus Korupsi semakin menggila dan ganas saja, lebih tinggi sekarang daripada di era sebelum-sebelumnya. Anies sebelum on the way (OTW) daftar ke KPU berpidato menyinggung inkonsistensi, berubah di tengah jalan kepemimpinan. Penyakit menahun problem Korupsi memakan banyak korbannya, bukan hanya pejabat dan birokrat, kepercayaan (trust) rakyat kepada pemerintah, melainkan inkonsistensi terhadap amanat konstitusi.
Percepatan pembenahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembenahan institusi melalui reformasi birokrasi masih mandek. Sehingga kualitas birokrat kian melorot, momentum reformasi birokrasi tak serius dibenah. Justru aksesnya di dominan Kolusi, Nepotisme dibagi-bagi segelintir elite relawan, bukan berdasar sistem meritokrasi.
Pengingkaran jabatan aparat mencoreng-moreng citra institusi hukum masih menonjol dipertontonkan, penyalahgunaan narkoba, tindakan asusila, terlibat permainan kotor mafia hukum, lagipula siapa yang bisa menjamin peristiwa hukum bebas dari politisasi? Bila ada kasus yang terkait pihak-pihak atas (elite), tidak transparan berkeadilan membuka fakta, ditutup-tutupi pada publik. Sementara sedikit saja kebebasan bagi masyarakat bawah, raib dihantui UU ITE.
Problematika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dililit kontroversi, mulai dari transparan membuka informasi dan komunikasi secara terang benderang mengenai pendanaannya yang masih belum jelas. Memakai mandor asing untuk menjaganya, ketimbang SDM dalam negeri, benar menganggap remeh bangsa sendiri, dan apa ia asing selalu berkualitas?
Mega proyek tidakkah terlalu terburu-buru sehingga memicu dampak sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang jauh lebih beresiko. Dan tak kalah paling penting, proyek IKN apa disebutkan di dalam lembaran dokumen Bappenas, ringkasan eksklusif visi program prioritas strategis Indonesia 2045?
Hal-hal ini semakin mengundang kecurigaan bahwa IKN bukan alasan utamanya kebijakan populis pemindahan ibu kota negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, dan seterusnya. Melainkan mega proyek mengejar keuntungan yang mengutamakan perkoncoan, partisipasi swasta yang beraspek kolusi.
Berbagai persoalan-persoalan di atas bukan saja sulit bagi Indonesia dapat menyaingi negara Asia Tenggara. Sulit berharap negeri ini akan besar disegani, mencapai Indonesia emas yang digadang-gadang, negara maju, masyarakat yang adil, makmur yang diidam-idamkan bagi seluruh rakyat. Kesetaraan yang menihilkan disparitas ketimpangan, dan kebaikan lainnya.
Bila begitu?! Corak serta nuansa paslon Capres-Cawapres mana yang relevansi Indonesia Jaya. Perubahan, lanjutkan atau pilihan lainnya bisa saja, benar-benar mendapatkan tempat, diharapkan kehadirannya sama masyarakat. Dirindukan kehadirannya oleh Indonesia mulai dari titik paling ujung Timur, Barat dan Utara. Yang pasti yang memiliki prinsip-prinsipnya terdapat pertalian, dan erat kaitan dengan kondisi ekonomi, sosial politik, kualitas pendidikan, maupun tentang hukum saat ini yang sebetulnya sedang tidak baik-baik saja.
Pendek kata, kita tunggu saja kejutan-kejutannya, dan konsistensi semakin akan terkonfirmasi menguatnya penegasan sikap, samina waatona, tegak lurus, karena ini akan menjadi patokan kejutannya.
