Basarah menjelaskan, selain UU Sinasiptek, aturan lain yang juga perlu dipahami adalah ketentuan Pasal 6 Perpres No.78 Tahun 2021 yang berbunyi "Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila".
"Saya garis bawahi di sini adalah 'Berpedoman pada nilai-nilai Pancasila'. Lalu pasal 7 ayat 2 yang berbunyi 'Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila'," ujarnya.
Karena itu dia menilai, pengangkatan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN bukan secara pribadi tetapi mewakili lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Selain itu menurut dia, sudah sesuai dengan konstruksi hukum yang ada yaitu Mega saat ini sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP yang berperan sentral menjaga dan mengarahkan agar Pancasila tetap menjadi sumber dan pedoman riset dan inovasi nasional.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI itu juga menyinggung pentingnya perpaduan antara keahlian teknokratis dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional.
Karena itu menurut dia, Megawati juga didampingi sembilan tokoh lain masuk Dewan Pengarah BRIN yang akan memastikan BRIN berjalan sesuai amanat peraturan yang memayunginya.
"Tampak kolaborasi yang memadukan nilai-nilai Pancasila dan kemampuan teknokratis untuk saling menunjang dan melengkapi satu sama lain. Di sini perpaduan keduanya semakin relevan. Bung Karno sendiri di Pidato HUT RI 17 Agustus 1966 telah memberikan contoh bagaimana upaya membangun bangsa," tutur dia.
Basarah menegaskan bahwa pembangunan nasional yang tidak berpijak pada ideologi bangsanya sendiri, maka bangsa tersebut akan rapuh dan terombang ambing kehilangan arah.
Namun menurut dia, jika ideologi tanpa adanya perencanaan yang dilandasi riset dan inovasi, maka cita-cita bangsa tersebut hanya akan menjadi utopia.
Halaman :
"Saya garis bawahi di sini adalah 'Berpedoman pada nilai-nilai Pancasila'. Lalu pasal 7 ayat 2 yang berbunyi 'Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila'," ujarnya.
Karena itu dia menilai, pengangkatan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN bukan secara pribadi tetapi mewakili lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Selain itu menurut dia, sudah sesuai dengan konstruksi hukum yang ada yaitu Mega saat ini sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP yang berperan sentral menjaga dan mengarahkan agar Pancasila tetap menjadi sumber dan pedoman riset dan inovasi nasional.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI itu juga menyinggung pentingnya perpaduan antara keahlian teknokratis dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional.
Karena itu menurut dia, Megawati juga didampingi sembilan tokoh lain masuk Dewan Pengarah BRIN yang akan memastikan BRIN berjalan sesuai amanat peraturan yang memayunginya.
"Tampak kolaborasi yang memadukan nilai-nilai Pancasila dan kemampuan teknokratis untuk saling menunjang dan melengkapi satu sama lain. Di sini perpaduan keduanya semakin relevan. Bung Karno sendiri di Pidato HUT RI 17 Agustus 1966 telah memberikan contoh bagaimana upaya membangun bangsa," tutur dia.
Basarah menegaskan bahwa pembangunan nasional yang tidak berpijak pada ideologi bangsanya sendiri, maka bangsa tersebut akan rapuh dan terombang ambing kehilangan arah.
Namun menurut dia, jika ideologi tanpa adanya perencanaan yang dilandasi riset dan inovasi, maka cita-cita bangsa tersebut hanya akan menjadi utopia.
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
