SHARE

istimewa

CARAPANDANG - Titik-titik wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T), mendapat perhatian serius pemerintah, dalam satu dasawarsa (2015--2024) terakhir. Sejumlah infrastruktur kerakyatan strategis dibangun di sana. Di antaranya, prasarana air bersih, sanitasi, jalan lingkar pulau terpencil, termasuk jembatan gantung. Hal tersebut juga merupakan bukti nyata pemerintah hadir secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu titik 3T itu adalah Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Wilayah yang ada di utara Pulau Sulawesi itu juga merupakan wilayah paling utara di Indonesia Timur. Daerah yang sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo, pada Kamis, 28 Desember 2023 itu berbatasan langsung dengan Provinsi Davao Barat dan Timur, Mindanao, Filipina Selatan, Filipina.

Dari total luas 38.051,02 km², sekitar 37.800 km² (95,24%) adalah laut dan sisanya 1.251,02 km² (4,76%) adalah daratan. Kabupaten Kepulauan Talaud memang merupakan daerah bahari. Pada pertengahan 2023, penduduk di wilayah ini berjumlah total 100.772 jiwa.

Jumlah KK miskin adalah 12.680 (9,50%), dan jumlah pencari kerja laki-laki 10.832 orang, perempuan 8.990 orang total 17.822 orang (BPS Kabupaten Kepulauan Talaud dalam angka 2022). Pada akhir 2022, Kabupaten Kepulauan Talaud berpenduduk 113.521 jiwa, dengan kepadatan 103/jiwa/km2.

Ada dua pulau besar di sana, yaitu Karakelang, dan Salibabu. Ditambah dengan pulau-pulau kecil lainnya, baik yang berpenghuni maupun tidak, di antaranya adalah Pulau Kabaruan, Pulau Miangas, Pulau Kakorotan, Pulau Marampit, Pulau Karatung, Pulau Mangupun, Pulau Malo, Pulau Intata, Pulau Garat, Pulau Saraa Besar, Pulau Saraa Kecil, Pulau Nusa Topor, Pulau Nusa Dolong, dan Pulau Karang Napombalu (Gunung Laut).

Kinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud yang dinyatakan melalui Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Kontan (PDRB) dan Domestik Regional Bruto berlaku (DRB ADHB), meningkat dari tahun ke tahun. PDRB atas harga berlaku meningkat lebih cepat dibanding atas harga konstan. Keadaan ini mengindikasikan peningkatan harga barang dan jasa ditingkat produsen lebih cepat dibanding produksi barang dan jasa bersangkutan.

Guna menunjang mobilitas masyarakat yang berujung pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas di wilayah darat Kepulauan Talaud sangatlah dibutuhkan. Itu sebabnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak abai untuk melakukan pembangunan infrastruktur kerakyatan, antara lain konektivitas atau jalan lingkar.

“Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam situs resmi www.pu.go.id yang disimak Indonesia.go.id pada Jumat (12/1/2024).

Halaman :
Tags
SHARE