.jpg "Berbagi")
CARAPANDANG - Memasuki rangkaian selanjutnya dalam Sidang Commision on the Status of Women (CSW) ke-68, Ketua Delegasi RI, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lenny N. Rosalin menyampaikan sambutan pembukaan dalam sesi Side Event: Indonesia, Sweden, dan Australia dalam CSW68 dengan tema "Budgeting with Equality Perspective: From Policy to Action", di UN Head Quarter New York, pada (15/03).
Dalam kesempatan membacakan opening speech, Lenny menyampaikan penganggaran yang responsif gender merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dengan berfokus pada bagaimana sumber daya publik dikumpulkan dan dibelanjakan. Penganggaran yang responsif gender adalah suatu pendekatan penganggaran yang dapat memperbaikinya, ketika kebijakan fiskal dan prosedur administratif disusun untuk mengatasi ketidaksetaraan gender di banyak bidang pembangunan.
"Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memajukan kesetaraan perempuan dan laki-laki, dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia, sejak hari kemerdekaan kita pada tahun 1945. Hal ini sudah diamanatkan dan dinyatakan dengan jelas dalam konstitusi kita. Komitmen kami juga tercermin dalam banyak tindakan dan peraturan," ujar Lenny.
Lenny mengatakan jumlah perempuan hampir separuh dari populasi Indonesia, sehingga menjadikan mereka separuh dari perekonomian dan kekuatan negara ini. Oleh karena itu, mereka merupakan kelompok yang penting untuk bangkit kembali dari pandemi dan krisis global. Penelitian juga menunjukkan bahwa ketika perempuan berdaya secara ekonomi, mereka juga menginvestasikan pendapatannya untuk nutrisi, kesehatan, dan pendidikan anak-anak mereka, yang berarti mendorong pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Dengan kata lain, pemberdayaan perempuan menjadi katalisator pengentasan kemiskinan dan stabilitas ekonomi, sehingga mengarah pada kesejahteraan bagi semua orang.
"Saat ini, kami tengah mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang baru, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahun ini sangat penting bagi kami, karena kami ingin memastikan bahwa melalui undang-undang baru ini, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan benar-benar diarusutamakan, dan memiliki KPI yang jelas untuk mengukur dan mencerminkan target responsif gender kami, yang tersebar di banyak negara. prioritas berbagai bidang pembangunan," ujar Lenny.
Lenny menuturkan dalam sesi side event ini, pembahasan yang diangkat seputar berbagi praktik bagi tentang bagaimana komitmen Pemerintah dalam menginplementasi penganggaran yang responsif gender. Untuk Indonesia sendiri telah memulai penganggaran yang responsif gender sejak tahun 2007, melalui peraturan dan kebijakan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan. Namun saat itu kami melakukannya dengan cara manual, namun kemudian penganggaran yang responsif gender dilakukan secara terintegrasi ke dalam sistem keuangan yang disebut “KRISNA” sejak tahun 2018.
"Data saat ini menunjukkan bahwa jumlah kementerian yang telah melakukan penandaan gender meningkat dari 23 kementerian dengan 2% anggaran gender pada tahun 2018 menjadi 34 kementerian dengan 7% anggaran gender pada tahun 2023. Adapun Kementerian dengan anggaran gender terbesar adalah: Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan, Keuangan, dan Kehutanan," terang Lenny.
Sebagai penutup, Lenny mengatakan dalam semangat Hari Perempuan Internasional, sekalius ingin mengajak semua orang yang bergabung di sini hari ini, untuk bekerja sama menciptakan lingkungan yang memungkinkan pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender.
"Saya berharap Anda semua mendapatkan diskusi yang menyenangkan dan pelajaran berharga dari acara sampingan ini. Ketika perempuan diberdayakan dan anak-anak terlindungi dengan baik, kesejahteraan akan tersedia bagi semua orang," tutup Lenny.
Terselenggaranya side event ini bertujuan untuk membekali peserta, praktisi dan pembuat kebijakan, untuk menerapkan alat dan strategi yang kuat yang mendukung realisasi perspektif kesetaraan dalam penganggaran, dan memberikan dampak langsung pada agenda pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
Mengangkat tema “Penganggaran dengan Perspektif Kesetaraan: Mengubah Kebijakan menjadi Tindakan", panel dikusi side event ini turut dihadiri oleh Deputi Menteri Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Amich Alhumami, Direktur Eksekutif Office Women (OFW) di Departemen Perdana Menteri dan Kabinet Australia, Padma Raman, dan Wakil Direktur Jenderal dan Kepala Divisi Kesetaraan Gender, Kementerian Ketenagakerjaan, Kantor Pemerintah Swedia, Lenita Freidenvall yang dimoderatori oleh Deputi Menteri Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Woro Srihastuti Sulistyaningrum. dilansir kemenpppa.go.id
Dalam kesempatan membacakan opening speech, Lenny menyampaikan penganggaran yang responsif gender merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dengan berfokus pada bagaimana sumber daya publik dikumpulkan dan dibelanjakan. Penganggaran yang responsif gender adalah suatu pendekatan penganggaran yang dapat memperbaikinya, ketika kebijakan fiskal dan prosedur administratif disusun untuk mengatasi ketidaksetaraan gender di banyak bidang pembangunan.
"Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memajukan kesetaraan perempuan dan laki-laki, dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia, sejak hari kemerdekaan kita pada tahun 1945. Hal ini sudah diamanatkan dan dinyatakan dengan jelas dalam konstitusi kita. Komitmen kami juga tercermin dalam banyak tindakan dan peraturan," ujar Lenny.
Lenny mengatakan jumlah perempuan hampir separuh dari populasi Indonesia, sehingga menjadikan mereka separuh dari perekonomian dan kekuatan negara ini. Oleh karena itu, mereka merupakan kelompok yang penting untuk bangkit kembali dari pandemi dan krisis global. Penelitian juga menunjukkan bahwa ketika perempuan berdaya secara ekonomi, mereka juga menginvestasikan pendapatannya untuk nutrisi, kesehatan, dan pendidikan anak-anak mereka, yang berarti mendorong pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Dengan kata lain, pemberdayaan perempuan menjadi katalisator pengentasan kemiskinan dan stabilitas ekonomi, sehingga mengarah pada kesejahteraan bagi semua orang.
"Saat ini, kami tengah mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang baru, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahun ini sangat penting bagi kami, karena kami ingin memastikan bahwa melalui undang-undang baru ini, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan benar-benar diarusutamakan, dan memiliki KPI yang jelas untuk mengukur dan mencerminkan target responsif gender kami, yang tersebar di banyak negara. prioritas berbagai bidang pembangunan," ujar Lenny.
Lenny menuturkan dalam sesi side event ini, pembahasan yang diangkat seputar berbagi praktik bagi tentang bagaimana komitmen Pemerintah dalam menginplementasi penganggaran yang responsif gender. Untuk Indonesia sendiri telah memulai penganggaran yang responsif gender sejak tahun 2007, melalui peraturan dan kebijakan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan. Namun saat itu kami melakukannya dengan cara manual, namun kemudian penganggaran yang responsif gender dilakukan secara terintegrasi ke dalam sistem keuangan yang disebut “KRISNA” sejak tahun 2018.
"Data saat ini menunjukkan bahwa jumlah kementerian yang telah melakukan penandaan gender meningkat dari 23 kementerian dengan 2% anggaran gender pada tahun 2018 menjadi 34 kementerian dengan 7% anggaran gender pada tahun 2023. Adapun Kementerian dengan anggaran gender terbesar adalah: Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan, Keuangan, dan Kehutanan," terang Lenny.
Sebagai penutup, Lenny mengatakan dalam semangat Hari Perempuan Internasional, sekalius ingin mengajak semua orang yang bergabung di sini hari ini, untuk bekerja sama menciptakan lingkungan yang memungkinkan pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender.
"Saya berharap Anda semua mendapatkan diskusi yang menyenangkan dan pelajaran berharga dari acara sampingan ini. Ketika perempuan diberdayakan dan anak-anak terlindungi dengan baik, kesejahteraan akan tersedia bagi semua orang," tutup Lenny.
Terselenggaranya side event ini bertujuan untuk membekali peserta, praktisi dan pembuat kebijakan, untuk menerapkan alat dan strategi yang kuat yang mendukung realisasi perspektif kesetaraan dalam penganggaran, dan memberikan dampak langsung pada agenda pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
Mengangkat tema “Penganggaran dengan Perspektif Kesetaraan: Mengubah Kebijakan menjadi Tindakan", panel dikusi side event ini turut dihadiri oleh Deputi Menteri Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Amich Alhumami, Direktur Eksekutif Office Women (OFW) di Departemen Perdana Menteri dan Kabinet Australia, Padma Raman, dan Wakil Direktur Jenderal dan Kepala Divisi Kesetaraan Gender, Kementerian Ketenagakerjaan, Kantor Pemerintah Swedia, Lenita Freidenvall yang dimoderatori oleh Deputi Menteri Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Woro Srihastuti Sulistyaningrum. dilansir kemenpppa.go.id
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
